Heru Budi Didemo Sopir Mikrotrans, Anies: Dulu Kami Tidak Pernah Ada Keluhan 

JAKARTA - Anies Baswedan merespons soal aksi unjuk rasa sejumlah sopir Mikrotrans di Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Mereka meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran menindaklanjuti sejumlah tuntutan.

Anies enggan mengomentari lebih jauh terkait masalah para sopir armada yang tergabung dalam sistem JakLingko tersebut. Namun, Anies mengklaim dirinya tak pernah menerima keluhan dari para sopir Mikrotrans selama menjabat Gubernur DKI Jakarta

"Kami dulu melakukan seperti itu dan alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan. Kalau yang sekarang, saya tidak tahu duduk perkaranya. Jadi, saya ndak bisa komentar lebih jauh," kata Anies di Pondok Gede, Bekasi, Selasa, 30 Juli.

Anies memandang, dalam menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, pemerintah daerah maka harus menjalani sistem yang adil. Kemudian, perlu ada penganggaran yang baik pula untuk menjaga semua orang yang terlibat bisa mendapatkan haknya.

"Seperti misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem. Jadi, prinsip itu yang harus dipegang dan kalau itu ada, insyaallah bisa berjalan lancar," jelas Anies.

Hari ini, ratusan sopir Mikrotrans menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga membawa armada-armada yang diparkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Kemacetan pun tak terhindarkan.

Para sopir Mikrotrans berdemo dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya mengeluhkan pembagian kuota pengadaan Mikrotrans sebagai pengganti armada reguler seperti Metromini dan angkot untuk para operator yang sudah bermitra.

Para sopir ini menilai ada diskriminasi dari PT Transjakarta dalam kebijakan JakLingko. Dari 11 operator mitra, terdapat 1 operator yang dianakemaskan oleh Transjakarta karena mendapat kuota penyerapan armada paling banyak dibanding yang lainnya.

Kemudian, sopir Mikrotrans ini juga menuntut Transjakarta menyetujui pembayaran rupiah per kilometer armada yang mereka ajukan. Sebab, mereka dituntut untuk mengoperasikan armadannya dengan target 100 kilometer per hari dengan 28 hari kerja dalam satu bulan.