Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, BPK Masih Temukan Masalah Keuangan Pemprov DKI

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Predikat WTP dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ini merupakan ketujuh kalinya yang dipertahankan secara berturut-turut sejak tahun 2017 atau selama kepemimpinan Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, dalam rapat paripurna penyerahan hasil pemeriksaan LKPD DKI Jakarta tahun 2023.

"BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemprov 2023. Dengan demikian, Pemprov telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ketujuh kalinya," ucap Ahmadi Noor Supit di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli.

Meski meraih predikat WTP, BPK masih menemukan adanya masalah keuangan dalam susunan laporan keuangan Pemprov DKI.

Salah satunya adalah potensi pencatatan ganda terhadap aset tetap tanah di lokasi surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT).

"Pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum sepenuhnya didukung BAST dari pengembang dan penyelesaian aset tetap dalam konstruksi dalam pengerjaan berlarut-larut," ungkap Ahmad Noor Supit.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan dari PT Jakarta Propertindo, Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya.

"Serta potensi atas pemanfaatan barang milik daerah yang belum didukung perjanjian kerjasama," tutur dia.

BPK juga menemukan kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.

Selanjutnya, Pemprov DKI belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat. Serta, Penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

"Capaian ini hendaknya jadi dorongan untuk selalu tingkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah serta meningkatkan laporan keuangan," urainya.