JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat menyesalkan langkah Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang berwacana membuka impor sejuta beras.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan Mendag Lutfi agar jangan sampai membebankan Presiden Jokowi. Terlebih, beberapa waktu lalu presiden menyerukan agar membenci produk luar negeri.
“Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, tetapi mencoreng muka presiden yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin 22 Maret.
Selain itu, menurutnya, kebijakan Lutfi mengimpor beras saat masa panen sangat tidak tepat, mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi COVID-19.
“Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memproduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini, penting untuk hemat devisa negara," tegas Hasto.
BACA JUGA:
-
| BERITA
MUI: Vaksin AstraZeneca Ketentuan Hukumnya Haram, Tapi Boleh Digunakan
19 Maret 2021, 18:06
Disamping itu, lanjut Hasto, PDIP juga memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras sejak lama. Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun, dan lain-lain.
Akan tetapi, Mendag Lutfi terkesan enteng membuka impor beras. Dimana menurut Hasto, hal itu sangat melukai basis politik Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan.
"Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," ungkap Hasto.
Hasto menekankan, PDIP terus mendorong diversifikasi pangan. Dia pun mengajak seluruh simpatisan dan kader PDIP untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat.
Hasto berharap konsumsi beras bisa digantikan oleh makanan lain sekitar lima persen setiap orang. Apabila ditotal, maka akan mengurangi kebutuhan beras nasional sekitar 1,5 juta ton.
"Kalau ini terjadi, maka Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras. Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa," tandas Hasto Kristiyanto.
Terkait
