Bangladesh Mulai “Tenang” Pascarusuh Usai Mahkamah Agung Hapus Aturan Kuota Kerja

JAKARTA - Kondisi jalanan tampak tenang di ibu kota Bangladesh sehari setelah Mahkamah Agung setuju untuk menghapus sebagian besar kuota pekerjaan pemerintah yang telah membuat marah aktivis mahasiswa dan memicu protes berdarah.

Pada Minggu, 21 Juli, malam, pengunjuk rasa memberi waktu 48 jam kepada pemerintah Bangladesh untuk memenuhi serangkaian tuntutan baru, termasuk permintaan maaf publik dari Perdana Menteri Sheikh Hasina atas kekerasan yang terjadi, dan pemulihan koneksi internet yang terganggu selama kerusuhan.

Namun pada Senin, 22 Juli, sebagian besar tampaknya mematuhi jam malam di kota-kota yang sering dilanda demonstrasi setelah pengadilan tinggi pada Juni menerapkan kembali kuota lama yang menyediakan banyak pekerjaan di negara bagian untuk keturunan pejuang kemerdekaan dan kelompok lainnya.

Dilaporkan 147 orang tewas dalam kekerasan tersebut, menurut informasi dari rumah sakit.

“Keadaan normal akan kembali dalam satu atau dua hari,” kata Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan kepada wartawan dilansir Reuters.

Tidak ada laporan kekerasan atau protes di seluruh negeri pada hari Senin, kata para pejabat.

Tank-tank tentara terlihat ditempatkan di beberapa tempat di jalan-jalan ibu kota Dhaka, sementara patroli keamanan bersenjata mengarahkan beberapa pengendara yang keluar.

Divisi Banding Mahkamah Agung pada Minggu, 21 Juli, memutuskan mendukung banding dari pemerintah, membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah dan menghapus sebagian besar kuota, mengarahkan bahwa 93 persen pekerjaan di pemerintahan harus terbuka bagi kandidat berdasarkan prestasi.

Beberapa jam setelah keputusan tersebut, Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi mengeluarkan pernyataan yang menuntut pemerintah membuka kembali kampus-kampus dan mengakhiri pembatasan yang diberlakukan ketika protes berkecamuk.

Mereka juga menyerukan pengunduran diri beberapa menteri dan pejabat universitas serta pemecatan petugas polisi yang ditempatkan di daerah di mana mahasiswa dibunuh.

“Kami memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk memenuhi delapan poin tuntutan kami dalam waktu 48 jam,” salah satu pemimpin Gerakan, Hasnat Abdullah, mengatakan kepada wartawan.

Dia tidak menjelaskan apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut. Pemerintah tidak segera berkomentar.

Ribuan orang terluka dalam protes pekan lalu ketika pasukan keamanan menembakkan gas air mata, peluru karet dan granat suara untuk membubarkan para demonstran.

Para pengunjuk rasa mengatakan beberapa pemimpin mereka juga ditahan, termasuk Nahid Islam, yang mengatakan kepada media bahwa dia dijemput oleh "20-30 orang" yang mengaku sebagai polisi pada Minggu pagi dan dibawa ke sebuah ruangan di mana dia mengatakan dia disiksa sampai dia hilang kesadaran.

“Ketika saya sadar kembali, saya mendapati diri saya tergeletak di jalanan,” katanya. Reuters tidak dapat segera memverifikasi informasi Islam.

Para ahli menyalahkan kerusuhan ini karena stagnannya pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya tingkat pengangguran kaum muda yang menjadikan pekerjaan di pemerintahan, dengan kenaikan upah rutin dan hak-hak istimewa lainnya, menjadi lebih menarik.

Hasina, yang dilantik untuk masa jabatan keempat berturut-turut tahun ini, pernah dituduh melakukan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan keras terhadap kebebasan berpendapat dan perbedaan pendapat di masa lalu – tuduhan yang dibantah oleh pemerintahnya.