Kerusuhan Demo Mahasiswa Lawan PM Bangladesh soal Kuota Kerja, Ribuan Polisi Antihuru-hara Dikerahkan ke Kampus

JAKARTA - Ribuan polisi antihuru-hara menyebar di kampus-kampus di Bangladesh sehari setelah protes terhadap sistem kuota pekerjaan pemerintah berubah menjadi kekerasan dengan lebih dari 100 orang terluka.

Dalam demonstrasi signifikan pertama melawan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina, protes meluas terkaitp kuota pekerjaan, termasuk reservasi 30 persen pekerjaan untuk keturunan pejuang kemerdekaan dari Perang Kemerdekaan tahun 1971.

Dilansir Reuters, pertumbuhan lapangan kerja yang stagnan di sektor swasta Bangladesh telah membuat lapangan kerja di pemerintahan, yang menawarkan kenaikan upah rutin dan hak istimewa lainnya, menjadi lebih menarik, kata Mohammad Abdur Razzaque, ketua Penelitian dan Integrasi Kebijakan untuk Pembangunan.

Di Bangladesh, 56 persen pekerjaan pemerintah dicadangkan untuk berbagai kuota. Perempuan mendapat 10 persen reservasi, 10 persen untuk masyarakat dari daerah tertinggal, 5 persen untuk masyarakat adat, dan 1 persen untuk penyandang disabilitas.

Kekerasan terjadi pada Senin ketika ribuan pengunjuk rasa anti-kuota bentrok dengan anggota sayap mahasiswa partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Para pengunjuk rasa telah merencanakan lebih banyak demonstrasi dan demonstrasi di seluruh negeri dan demonstrasi akan terus berlanjut sampai tuntutan mereka dipenuhi, kata Nahid Islam, koordinator protes anti-kuota.

Kekerasan sporadis dilaporkan pada Selasa, 17 Juli, di mana mahasiswa memblokir jalur kereta api dan jalan raya utama. Tayangan TV menunjukkan kehadiran banyak polisi, mengenakan rompi pelindung dan helm serta bersenjatakan tongkat kayu, di luar kampus Universitas Dhaka.

Sayap mahasiswa dari oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh, juga menyerukan unjuk rasa pada Rabu untuk menunjukkan perlawanan terhadap serangan pada Senin terhadap mahasiswa yang melakukan protes.

Protes dimulai awal bulan ini ketika Pengadilan Tinggi memerintahkan pemerintah untuk menerapkan kembali kuota pekerjaan sebesar 30 persen.

Mahkamah Agung menangguhkan perintah tersebut pekan lalu selama sebulan namun protes terus berlanjut dan semakin intensif setelah Hasina menolak memenuhi tuntutan para mahasiswa, dengan alasan proses pengadilan sedang berlangsung.

Hasina menyebut mereka yang menentang kuota tersebut sebagai "razakar" - istilah yang digunakan untuk mereka yang diduga bekerja sama dengan tentara Pakistan selama perang tahun 1971 - sehingga memicu protes yang lebih luas.

Meskipun produksi manufaktur telah tumbuh rata-rata 10% per tahun sejak tahun 2011, lapangan kerja di sektor ini telah menurun antara tahun 2017 dan 2023, kata Razzaque, mengutip statistik resmi.

“Selain itu, pengangguran kaum muda juga tinggi, dengan hampir 32 juta kaum muda tidak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan,” tambah Razzaque.