Tolak Impor Beras, PDIP: Kita Tahu di Belakang Impor Banyak Pemburu Rente
Ilustrasi beras (Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya minta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak bertindak sendiri dalam pelaksanaan impor beras. Sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), para menteri termasuk Lutfi harusnya menjalankan tugasnya sesuai arahan.

"Menteri Perdagangan jangan bertindak sendiri, harus menunjukkan sebagai pembantu presiden yang harus memahami politik pangan presiden,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 21 Maret.

Dia juga menyebut, kebijakan impor juga rentan dikorupsi. “Kita tahu di belakang impor banyak pemburu-pemburu rente,” tegasnya.

Lebih lanjut, partai berlambang banteng itu menolak rencana impor beras. Sebab, Indonesia punya semangat untuk berdaulat dan punya sumber pangan yang begitu banyak sehingga impor tak diperlukan.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang melakukan banyak gerakan menanam pohon pengganti beras.

"Sejak satu tahun lalu PDI Perjuangan atas perintah Ibu Megawati Soekarnoputri telah melakukan gerakan menanam pohon pengganti beras. Ada sukun, ada ketela, ada umbi-umbian. Kemudian ada porang, ada pisang, dan lain-lain,” ungkapnya.

"Karena itulah sikap PDI Perjuangan tegas kami menolak impor beras,” imbuh Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan stok CBP Bulog telah berada di bawah level psikologisnya dan berpotensi menyentuh angka terendah dalam sejarah jika seluruh beras eks-impor 2018 mengalami penurunan mutu.

Berdasarkan data yang dia terima, saat ini stok CBP yang dikelola Perum Bulog berkisar di angka 800.000 ton. Namun sekitar 300.000 ton dari stok tersebut merupakan beras sisa impor yang dilakukan pada 2018 silam dan berpotensi mengalami penurunan mutu dan tidak bisa dilepas ke pasar.

Dengan demikian, dia mengestimasi stok CBP yang layak dan aman untuk disalurkan hanya tersisa 500.000 ton, padahal stok aman yang telah disepakati pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar adalah 1 juta ton. Di samping itu, Perum Bulog juga memiliki kewajiban untuk operasi pasar yang kebutuhan per bulannya mencapai 80.000 ton atau hampir 1 juta ton setahun.

"Jadi stok Bulog yang kira-kira 800.000 ton dikurangi dengan stok impor 2018 300.000, stok Bulog hanya, mungkin tidak mencapai 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog,” kata Lutfi dalam konferensi pers, Jumat, 19 Maret.