Sekjen PDIP Tegaskan Tak Ada Sangkut Pautnya di Kasus DJKA: Ditulis Konsultan karena Pekerjaan Dulu

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tak tahu soal kasus suap DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia juga membantah terlibat meski disebut konsultan dalam jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya karena dulu saya bekerja di BUMN yang ruang lingkupnya adalah consulting,” kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli.

“Maka saya tulis (di KTP, red) konsultan belum saya ubah sampai sekarang di situ,” sambungnya.

Meski mengaku tak tahu soal kasus DJKA, Hasto mengaku siap untuk memenuhi panggilan penyidik. Dia menyebut sudah memantau pernyataan Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo yang mengaku sudah diperiksa KPK pada Kamis, 18 Juli dalam kasus tersebut.

“Nanti saya akan datang karena kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adhi Dharmo itu dikaitkan dengan Pilpres 2019 di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK ada kaitannya (tidak, red),” jelas Hasto.

“Kami akan hadir karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus suap DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia diperiksa pada Jumat, 19 Juli 2024.

Hasto dalam jadwal pemeriksaan saksi itu ditulis sebagai konsultan. Atribusi itu sesuai dengan pekerjaannya yang tercatat.

Selain itu, Komisi Antirasuah juga pernah memanggil Hasto dalam kasus Harun Masiku. Dia lalu memenuhi panggilan penyidik pada Senin, 10 Juni 2024.