BPKP Hitung Kerugian Negara Korupsi Pengadaan Masker COVID-19 di NTB

NTB - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19.

"Iya, surat tugas sudah dikeluarkan tanggal 3 Juli kemarin," kata Juru Bicara BPKP Perwakilan NTB Unik Novia Dara melalui sambungan telepon dari Mataram, Jumat 5 Juli, disitat Antara.

Dengan terbitnya surat tugas tersebut, kini pihak BPKP bersama dengan penyidik kepolisian menyiapkan agenda untuk penghitungan kerugian keuangan negara.

Kepala Satreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut secara resmi dari BPKP Perwakilan NTB.

"Untuk selanjutnya, surat tugas dari BPKP ini akan menjadi dasar Bapak Kapolresta Mataram menerbitkan surat untuk kami dalam memberikan pendampingan pada proses audit di BPKP," ucap dia.

Dengan terbitnya surat tugas BPKP, Yogi menegaskan bahwa penyidik kepolisian mendukung upaya BPKP dalam proses audit.

"Mengingat jumlah saksi dari kasus ini ada 105 orang, yang banyak dari pihak UMKM penyedia masker, ini tersebar di seluruh kabupaten/kota, kami harap bisa dikumpulkan dalam satu tempat untuk memudahkan proses audit," ujarnya.

Proyek pengadaan masker COVID-19 yang diduga bermasalah ini berjalan pada tahun 2020. Pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp12,3 miliar.

Dana tersebut berasal dari hasil kebijakan refocusing anggaran pada masa pandemi. Pekerjaan proyek berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.

Polresta Mataram melaksanakan penyelidikan sejak Januari 2023, kemudian peningkatan status penanganan ke tahap penyidikan pada pertengahan September 2023.

Dalam hal ini, penyidik telah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.