JAKARTA - Presiden Vladimir Putin mengatakan, Rusia belum dapat menyetujui gencatan senjata dengan Ukraina, karana Moskow belum yakin bagaimana Kyiv akan menanggapinya.
Berbicara kepada para wartawan ketika ia mengakhiri perjalanannya ke KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Astana, Kazakhstan, Presiden Putin mengatakan kesepakatan telah dicapai pada tahun 2022 untuk menarik pasukan Rusia dari Kyiv, tetapi tidak ada tanggapan dari Ukraina.
Menurut Presiden Rusia, Barat menjelaskan bahwa Kyiv "tidak dapat mengendalikan semua formasi bersenjatanya karena beberapa di antaranya diduga tidak mematuhi pemerintah pusat."
Presiden Putin mengatakan, Moskow pada akhirnya "menghadapi penipuan lagi karena semua kesepakatan (yang melibatkan penarikan pasukan), yang telah dicapai di Istanbul, dibuang ke tempat sampah."
"Dan ini telah terjadi berulang kali," katanya, dilansir dari TASS 5 Juli.
"Itulah sebabnya kami tidak bisa mengumumkan gencatan senjata sekarang dengan harapan pihak lain akan mengambil beberapa langkah positif," lanjut presiden.
"Kita tidak bisa membiarkan musuh menggunakan gencatan senjata ini untuk memperbaiki situasinya, mempersenjatai diri, membentuk kembali pasukannya melalui mobilisasi paksa dan siap untuk melanjutkan konflik bersenjata," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Putin mengatakan di KTT SCO, Rusia selalu mendukung resolusi damai atas krisis Ukraina, yang muncul sebagai akibat dari kebijakan Amerika Serikat yang benar-benar tidak sopan atas satelit-satelitnya.
"Rusia selalu berbicara mendukung resolusi politik dan diplomatik dari situasi di Ukraina, krisis, yang muncul sebagai akibat dari kebijakan yang benar-benar tidak sopan dari Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas satelit-satelitnya," kata Presiden Putin.
BACA JUGA:
"Kami telah berulang kali mengajukan proposal konkret kami terkait masalah ini ke meja perundingan," tambah presiden Rusia tersebut.
Diketahui, dalam sebuah pertemuan dengan staf senior Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 Juni, Presiden Putin mengatakan Rusia siap untuk menyelesaikan krisis Ukraina, dengan menggarisbawahi pengakuan status Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, Wilayah Kherson dan Zaporozhye sebagai wilayah Rusia, menetapkan status non-blok dan bebas nuklir Ukraina, demiliterisasi dan denazifikasi, serta pencabutan sanksi-sanksi anti Rusia.