Heru Budi Analisa Potensi Kerawanan Pilkada Jakarta

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menganalisa potensi kerawanan yang bisa terjadi saat penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta.

Nantinya, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni Ketua DPRD DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait potensi kerawanan tersebut.

Heru juga akan meminta pemetaan Badan Pengawas Pemilu terkait potensi kerawanan dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi saat pilkada sebelumnya.

"Pasti dengan Forkompimda akan dianalisa kerawanan itu ya. Dengan Bawaslu, dengan KPU juga," kata Heru ditemui di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 3 Juli.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkap sejumlah potensi kerawanan yang perlu diwaspadai saat pilkada di Jakarta tahun ini. Beberapa antaranya adalah politisasi SARA dan penyebaran hoaks.

"Kami kan mengambil itu dari sejarah Pilkada Jakarta. Sejarah Pilkada Jakarta jelas banyak masalah. Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots yang kami lihat pada Pilkada di Jakarta sebelum ini," ungkap Bagja, beberapa waktu lalu.

Kemudian, Bagja juga menyebut pelaksanaan Pilkada 2024 di Jakarta perlu menjadi perhatian karena dilaksanakan saat masa transisi perpindahan Ibu Kota ke Nusantara.

"Dengan jumlah penduduk dan juga kondisi geografis yang padat, maka itu perlu diperhitungkan betul untuk melihat, dan itu yang menjadi salah satu unsur kenapa Jakarta masuk di empat dimensi tersebut," urai Bagja.

Berdasarkan skor IKP 2024, Jakarta menempati posisi pertama dengan memperoleh 88,95, dan termasuk kategori tinggi. Untuk skor dimensi sosial politik, Jakarta meraih 78,27 atau termasuk kategori tinggi.

Sementara itu, untuk skor dimensi penyelenggaraan pemilu mencatatkan 92,36 atau tinggi. Kemudian, skor dimensi kontestasi mendapatkan 96,09 atau tinggi. Terakhir, dimensi partisipasi mencapai 87,01 atau tinggi.