Dukungan Uni Eropa Gunakan Bunga Aset Rusia Bantu Ukraina Picu Kemarahan Hungaria

JAKARTA - Uni Eropa setuju untuk menggunakan keuntungan sebesar 1,4 miliar euro (1,50 miliar dollar AS) dari aset Rusia yang dibekukan untuk senjata dan bantuan lainnya ke Ukraina.

Rencana ini memicu ketegangan dengan menuduh sesama anggota UE melakukan pelanggaran aturan yang "tidak tahu malu" untuk mengabaikan kepentingan mereka.

Pemerintahan Uni Eropa pada Mei 2024 memutuskan untuk menggunakan keuntungan dari aset yang dibekukan di UE untuk membantu Ukraina, dengan 90 persen dana dialokasikan untuk bantuan militer. Namun Hungaria masih menunda persetujuan atas tindakan hukum yang diperlukan, kata para diplomat.

Hungaria memelihara hubungan yang lebih erat dengan Moskow dibandingkan negara Uni Eropa lainnya. Mereka tidak memberikan senjata kepada Ukraina.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengkritik anggota UE dan NATO lainnya karena melakukan hal tersebut, dengan mengatakan mereka memicu perang.

Pada pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg pada Senin, 24 Juni, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan suara bulat dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Sedangkan 'suara' Hungaria dianggap tidak diperlukan karena memilih untuk tidak ikut serta dalam keputusan sebelumnya yang mendasari skema tersebut.

“Karena Hugaria tidak berpartisipasi dalam keputusan tersebut, maka mereka tidak perlu berpartisipasi dalam penerapannya,” kata Borrell dilansir Reuters.

Uni Eropa yang tergabung dalam komite bantuan militer mendukung rencana tersebut dan para menteri pada pertemuan di Luksemburg juga mendukungnya, kata para diplomat. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto tidak banyak bicara ketika Borrell memaparkan rencana tersebut, kata mereka.

Namun Szijjarto jauh lebih vokal di Facebook.

"Ini adalah garis merah yang jelas, belum pernah ada contoh pelanggaran aturan umum Eropa yang tidak tahu malu seperti ini sebelumnya," katanya.

“Jelas, rekan-rekan kami di Brussel, tim hukum UE kami sedang mengkaji kemungkinan cara hukum untuk mencari keadilan bagi Hongaria,” kata Szijjarto, yang pemerintahannya akan mengambil alih jabatan presiden bergilir dari 27 anggota UE dalam waktu sepekan.