Golkar Pertimbangkan 3 Hal Ini untuk Putuskan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jabar atau Jakarta

JAKARTA - Partai Golkar meminta waktu lebih kepada parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk memutuskan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Sebab, Golkar melihat survei Ridwan Kamil di Jakarta menurun pasca munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. 

Lalu, apakah Partai Golkar menunggu Anies resmi diusung parpol lain untuk merekomendasikan Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta? 

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, ada tiga pertimbangan partainya dalam proses pencalonan kepala daerah. Pertama, apakah sosok atau tokoh yang mau didukung punya kebermanfaatan untuk pembangunan, kemajuan, perubahan di daerah itu atau tidak. 

"Itu dulu kan yang paling penting. Karena kan ini kompetisi politik ini, pemilu, pilpres, pileg, pilkada, ini kan semuanya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, kita memilih orang itu supaya daerah itu tambah baik. Nah itu pertimbangan utama," ujar Doli, Kamis, 20 Juni. 

Kedua, lanjut Doli, tentu Partai Golkar akan memilih kader terbaik yang dimiliki. Kader terbaik itu, kata dia, adalah kader yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integritas, punya konsepsi untuk membangun daerah. 

"Ketiga, ya mereka kapasitas dan segala macam itu akan lahir kalau mereka punya pengalaman, pengalaman politik, pengalaman birokrasi, pengalaman memimpin daerah juga dan seterusnya," jelas Doli.  

"Nah makanya, kenapa kami waktu itu sebetulnya kan yang pertama kali mengusulkan nama Ridwan kamil di Jakarta kan juga Golkar. Dalam surat tugas yang kami kasih ke Ridwan kamil itu kan dua waktu itu di bulan November," tambahnya. 

Namun dalam konteks tiga pertimbangan tersebut, Doli menegaskan, pada intinya Golkar mendorong kader agar bisa menang di setiap Pilkada masing-masing daerah. 

"Mana ada partai politik yang mengusulkan atau menghadapi kompetisi politik kemudian kalau kita tahu kalah, terus mau kita paksain menang, kan nggak mungkin," tegas Ketua Komisi II DPR itu.