Menko PMK: Daging Kurban Kaleng dari Makkah untuk Tangani Stunting

JAKARTA - Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan daging kurban dalam kaleng yang berasal dari jamaah haji Indonesia dan disembelih di Makkah, Arab Saudi, akan dikirim ke Indonesia untuk menangani stunting.

“Kami memastikan bahwa tahun ini akan mulai mengirim kembali daging kurban para jamaah haji untuk kembali ke Indonesia dalam bentuk makanan siap saji, atau makanan kaleng yang sudah diolah. Mudah-mudahan ini langkah yang bagus untuk kita, terutama untuk mencegah stunting,” kata Menko Muhadjir Effendy dilansir ANTARA, Rabu, 19 Juni.

Menko Muhadjir mengatakan akan meninjau langsung lokasi produksi daging olahan tersebut ke Arab Saudi pada 3 Juli 2024 mendatang.

“Nanti saya akan meninjau lokasi produksinya, yang penting tahun ini kita akan mengirim kembali daging untuk penanganan stunting, mudah-mudahan bisa dioptimalkan,” ucapnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pengiriman daging kurban dalam bentuk kaleng tersebut.

“Saya juga sudah berkoordinasi dengan BPOM dan Kepala Baznas yang kebetulan juga sedang berada di Makkah, mudah-mudahan ini langkah yang bagus untuk kita,” ujar Muhadjir . 

Ia mengemukakan jumlah daging yang dikirim ke Indonesia masih belum pasti, tergantung kapasitas produksi perusahaan.

“Kita belum pastikan, tergantung kapasitas produksi perusahaan yang bekerja sama dengan kita di sana, maka nanti tanggal 3 Juli saya akan meninjau itu,” kata Muhadjir .

Menko PMK menyampaikan tujuannya meninjau langsung ke Arab Saudi pada 3 Juli 2024 sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji. “Nanti kira-kira tanggal 3 Juli saya akan ke sana (Arab Saudi) untuk mengecek dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada,” ujarnya.

Dia mengaku sudah memberikan arahan kepada Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) terkait permasalahan jamaah haji yang tidak kebagian tenda.

“Memang waktu saya ke Arab Saudi ingin meninjau, tetapi tidak diperbolehkan karena masih dalam proses percepatan pembangunan, tetapi saya sudah wanti-wanti kepada Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri waktu itu, agar itu mendapatkan perhatian, walaupun saya tidak bisa meninjau,” kata Muhadjir.