Vaksinasi Hewan Ternak Harus Segera Dilakukan, Puan: Perbanyak Juga Dokter Hewan di Wilayah Terdampak PMK

JAKARTA - Pemerintah didesak mempercepat berbagai upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Penyakit yang banyak menyerang sapi ini sudah bikin banyak orang khawatir, apalagi jelang Iduladha.

"Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Iduladha," ujar Ketua DPR Puan Maharani, Jumat 10 Juni lewat keterangan tertulisnya.

Iduladha identik dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Di satu sisi, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak ini sudha menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota.

Meski Pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada. Puan pun mengingatkan Pemerintah untuk merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam.

"DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas,” lanjut Puan.

Puan mengatakan, vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK tersebut harus diprioritaskan bagi daerah-daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya. Ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.

“Pemerintah juga harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK,” ujar Puan.

“Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB. Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia,” imbuhnya.

Puan juga meminta Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan penjualan hewan ternak, khususnya di pasar-pasar ternak maupun pedagang hewan musiman yang banyak muncul jelang Iduladha.

“Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu juga mendukung rencana pembentukan satuan tugas PMK hingga tingkat Pemda. Puan menegaskan, DPR berkomitmen mengawal semua kebijakan pengendalian PMK melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“DPR RI melalui Komisi IV akan terus mengawal perkembangan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ini,” tegasnya.

Selain itu, Puan meminta Pemerintah didukung seluruh stakeholder terkait semakin masif mensosialisasikan berbagai hal mengenai PMK. Sosialisasi yang efektif dinilai akan meminimalisir kecemasan masyarakat.

“Edukasi untuk warga harus semakin digencarkan sebagai jaminan keamanan daging kurban. Termasuk mengenai pengolahan daging yang aman untuk dikonsumsi,” ucap Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga berharap masyarakat tidak terlalu khawatir, meski harus tetap waspada terhadap hewan yang terpapar PMK. Puan mengatakan, yang paling terpenting adalah pengolahan daging dilakukan dengan benar.

“Sebelum dikonsumsi, bekukan daging terlebih dahulu di lemari pendingin dengan suhu di atas 2 derajat celcius selama 24 jam. Atau dengan perebusan daging pada suhu 70 derajat celcius minimal 30 menit,” tutupnya.