Ogah Lirik Kaesang di Pilgub, PDIP DKI: Kalau Cacat Demokrasi, Jangan Diulang Lagi

JAKARTA - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut pihaknya tak akan memilih putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta tahun ini.

Dalam hal ini, jalur Kaesang maju Pilgub DKI terbuka setelah putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon gubernur-wakil gubernur minimal 30 tahun dari saat pencalonan menjadi saat pelantikan.

"Ah, sudah, lah. Kalau cacat demokrasi jangan lagi diulangi," kata Pantas kepada wartawan, Selasa, 11 Juni.

Pantas Menilai, terbukanya peluang Kaesang maju Pilgub saat ini memiliki modus yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memberi jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024.

Putusan MK tersebut pun terbukti melanggar kode etik dan dianggap sejumlah masyarakat sebagai akal-akalan untuk memuluskan kepentingan pribadi.

"Istilahnya, jangan lah konstitusi kita, perundang-undangan kita ini dibuat jadi mainan," ucap Pantas.

Lagipula, tak ada nama Ketua Umum PSI itu dalam usulan yang ditampung DPD PDIP DKI Jakarta dari para kader di tingkat cabang maupun ranting partai.

"Enggak ada (yang mengusulkan nama Kaesang) kalau di hasil penjaringan. Artinya, lebih rasional," tegasnya.

Kini, DPD PDIP DKI Jakarta telah mengusulkan sejumlah nama yang menjadi kandidat untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Total ada 10 nama bakal cagub-cawagub DKI yang dijaring untuk diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Beberapa yang disebut namanya merupakan kader PDIP, mulai dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, serta Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rasyidi.

Tak hanya itu, PDIP juga mengusulkan nama di luar kader dalam kadidat Pilgub DKI, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Djafar Badjeber.

"Kemudian ada nama-nama lain yang tidak saya ingat karena tidak begitu populer," imbuh Pantas.