Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan berpolitik dalam pengusutan kasus Harun Masiku seperti yang disampaikan Ronny Talapessy yang merupakan kuasa hukum Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat disinggung soal keberatan kubu Hasto terkait penyitaan buku catatan yang berisi strategi PDIP menghadapi Pilkada 2024. Komisi antirasuah disebutnya tak mungkin memeriksa dan menyita barang jika tak terkait dengan kasus yang diusut.

“KPK fokus pada proses penegakan hukum,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni.

Budi juga menyebut pemeriksaan terhadap Hasto merupakan lanjutan dari tiga saksi sebelumnya. Adapun ketiganya merupakan kerabat dari Harun yang masih buron.

“Pemeriksaan ini juga tadi kami sampaikan bukan sesuatu yang tiba-tiba,” ujarnya.

“Tapi juga dilatari dari pemeriksaan tiga saksi sebelumnya dan itu menjadi sebuah keberlanjutan untuk menggali informasi, kelengkapan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik,” sambung Budi.

Diberitakan sebelumnya, Ronny Talapessy menuding KPK punya maksud lain saat memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penyitaan buku agenda berisi catatan strategi partai hadapi Pilkada 2024 bisa jadi salah satu motifnya.

Hal ini disampaikan Ronny yang merupakan kuasa hukum Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penyitaan buku agenda yang ada dalam penguasaan kliennya dirasa seperti menjebak.

Diketahui, penyidik menyita handphone hingga buku agenda milik Hasto yang dihadirkan sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku yang masih buron pada Senin, 10 Juni. Barang ini diambil paksa dari stafnya, Kusnadi yang sedang menunggu di sekitaran lobby Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Dugaan kami motif sebenarnya dari KPK bukanlah memeriksa Pak Hasto namun melakukan tindakan paksa dengan menyita beberapa dokumen yang menyangkut rahasia dan kedaulatan partai, serta beberapa handphone dengan melanggar hukum,” kata Ronny dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 11 Juni.

“Hal ini dibuktikan dengan cara memanggil staf Hasto, saudara Kusnadi dengan motif dibohongi sepertinya dipanggil oleh Pak Hasto,” sambungnya.

Ronny juga bilang penyitaan barang milik Hasto dari Kusnadi oleh penyidik tak ada korelasinya dengan kasus Harun Masiku. Selain itu, upaya paksa penyidik juga dilakukan secara semena-mena.

“Terlebih sampai memeriksa saudara Kusnadi hingga sekitar tiga jam," tegas pengacara yang juga kader PDIP itu.

Ronny menyebut perbuatan penyidik juga perlu dipertanyakan. Sebab, Hasto kekinian sedang fokus mengurusi Pilkada 2024.

Tapi, alat yang dibutuhkan untuk melakukan urusan kepartaian justru disita penyidik. “Penyitaan alat kerja berupa HP dan laptop ini terjadi di saat Hasto sebagai Sekjen PDIP sedang sibuk mempersiapkan pilkada serentak. Ada banyak data dan informasi terkait strategi pemenangan,” ujarnya.