Hasto Sindir KPK Tak Kunjung Kembalikan Buku Catatan PDIP yang Disita: Mungkin karena Pilkada Belum Berjalan

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung mengembalikan buku catatan miliknya yang berisi data strategi PDIP untuk Pilkada 2024.

Buku tersebut disita KPK saat Hasto memberi keterangan terkait kasus Harun Masiku beberapa waktu lalu. Hasto menduga, KPK belum mengembalikan buku catatannya karena proses Pilkada 2024 belum selesai.

"Belum (dikembalikan), karena mungkin pilkada belum berjalan. Dokumen itu kan berisi rahasia rahasia partai. Termasuk tentang pelaksanaan pilkada. Itu motif," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus.

Hasto menegaskan KPK harus menjamin bahwa dokumen yang disita tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Hal ini pun diatur dalam hukum acara pidana.

Sementara, menurutnya, saat penyidik KPK bernama Rossa Probo Bekti menyita buku catatan PDIP dan ponsel milik Hasto, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.

"Saudara Rossa sampai harus menyamar, kedua membohongi, ketiga merampas, yang keempat mengiterogasi mengintimidasi yang kelima memeriksa saudara kusnadi tanpa surat panggilan. Apakah ini dibenarkan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan mekanisme hukum dengan baik?" cecarnya.

Adapun penyitaan terhadap barang milik Hasto itu dilakukan penyidik dari tangan Kusnadi pada Senin, 10 Juni lalu. Ketika itu, mereka sedang meminta keterangan Hasto tersebut terkait keberadaan Harun yang masih buron.

Hasto sebelumya telah berupaya menghubungi Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk meminta pengembalian buku partai yang disita saat pemeriksaan beberapa waktu lalu. Hasto mengungkapkan, buku tersebut berisi arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan data-data Pilkada Serentak 2024.

"Ya, saya sudah mencoba suatu proses ke Dewan Pengawas karena itu dokumen menyangkut hal-hal yang sangat penting terkait dengan informasi partai," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis, 15 Agustus.

Penyitaan buku PDI Perjuangan dapat memunculkan persepsi publik bahwa intervensi hukum oleh penguasa dalam pilkada ada benarnya. Ia juga mencurigai adanya upaya strategis untuk mengatur agar calon kepala daerah yang muncul adalah mereka yang diinginkan oleh penguasa.

"Maka, buku itu menyimpan berbagai informasi rahasia terkait dengan pilkada dan juga arahan-arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan ini juga menegaskan, "Itu buku milik partai sehingga ada koneksitas juga dengan apa yang disampaikan Ibu Mega."