Tim Hukum PDIP Sebut Ada Info Hasto Harus Ditahan Sebelum Kongres 2025

JAKARTA - Tim hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyebut ada informasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget. Ia bahkan harus ditahan sebelum pelaksanaan kongres partai pada tahun ini.

“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy dalam konferensi pers tim hukum di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari.

Penahanan tersebut bertujuan mengganggu proses konsolidasi partai serta pembungkaman, sambung Ronny. Karenanya partai berlambang banteng moncong putih tak lagi kritis terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dituding merusak demokrasi di penghujung kekuasaannya.

“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” jelasnya.

Tak sampai di situ, Ronny juga menyoroti saat ini KPK dalam genggaman Jokowi. Sebab, pimpinan komisi antirasuah periode 2024-2029 tetap menggunakan nama yang sudah lebih dulu dipilih.

Padahal, 10 nama calon yang disodorkan ke DPR RI harusnya dipilih Presiden Prabowo Subianto. “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” tegasnya.

“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” tambah Ronny.

Selain itu, komisi antirasuah saat ini juga terasa lebih fokus mengurusi PDIP. Padahal, banyak laporan masyarakat sipil yang masuk terkait dugaan pencucian uang hingga izin tambang blok Medan yang melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution.

Kondisi ini membuat Ronny mengingatkan kader, simpatisan hingga keluarga besar PDIP tetap solid. Jangan sampai terprovokasi dengan pihak yang ingin mengacak-acak partai.

PDIP juga dipastikan akan mengikuti jalannya kasus hukum Hasto di KPK. Penghormatan akan diberikan selama prosesnya sesuai aturan, ungkap Ronny. 

“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.