JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengaku heran dengan kenaikan biaya pendidikan termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang meroket di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Padahal, kata Huda, pemerintah sudah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar untuk pendidikan.
"Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga banyak merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan," ujar Huda, Sabtu, 18 Mei.
Huda menjelaskan, Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Bahkan kata Huda, tahun ini pemerintah telah mengucurkan biaya sebesar Rp665 triliun dari APBN untuk pendidikan.
"Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,” cetus legislator PKB dapil Jawa Barat itu.
BACA JUGA:
Huda pun khawatir, tingginya biaya pendidikan akan mengancam target untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Karena itu, menurutnya, Komisi X DPR akan membuat Panitia Kerja (Panja) untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia tetap terjangkau.
Komisi X DPR, lanjut Huda, akan memanggil stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Ria berharap, pembentukan Panja bisa mengusut faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal.
"Panja juga akan mencari tahu apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan sudah sesuai kebutuhan di lapangan atau memang ada perlu perbaikan. Baik terkait pola distribusi, pola pengelolaan, hingga penentuan sasaran," pungkasnya.
