Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebut gagasan Hugua yang merupakan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP untuk melegalkan politik uang atau money politic adalah bentuk kejengkelan karena melihat kondisi terkini. Sebab, praktik ini kerap terjadi bahkan secara terang-terangan.

“Ini sebetulnya bentuk kejengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan, dan kegeraman yang mendalam,” kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei.

Djarot bahkan menyebut praktik ini bukan hanya saat pagi seperti kebiasaan serangan fajar. “Subuh boleh, zuhur boleh, ashar boleh, maghrib boleh, bebas, tengah malam boleh dan ada beberapa tempat itu terang-terangan di dekat TPS tapi dibiarkan saja,” tegasnya.

Sehingga, pernyataan Hagua ini harusnya dilihat sebagai peringatan. “Ini betul-betul kemerosotan mutu demokrasi kita dan ini tidak boleh dibiarkan,” ungkap Djarot.

“Jadi ungkapan kekecewaan, kejengkelan diungkapkan dgn cara seperti itu yang tentu saja kita tolak. Ini sebagai warning supaya pilkada tidak lagi diwarnai seperti ini meskipun rasanya sulit,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Hugua mengusulkan KPU untuk melegalkan praktik politik uang atau money politic. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri dalam rapat di gedung DPR, Rabu, 15 Mei.

 

"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, (tanpa, red) money politics, tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda," ujar Hugua saat menyampaikan usulannya.

Hugua menyebut kontestasi politik uang merugikan terutama bagi mereka yang tak punya modal. Sehingga, daripada dilakukan secara tersembunyi sebaiknya dilegalkan tapi jumlahnya diatur.

“Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 juta atau Rp5 juta,” pungkasnya.