Ketua Komisi II DPR Tolak Usul Money Politics Dilegalkan: Kita Antimoral Hazard

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menolak usulan aggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta KPU untuk melegalkan politik uang (money politics) dalam Peraturan KPU di Pilkada 2024. 

Doli menegaskan, praktik politik uang tidak akan dilegalkan. Sebab menurutnya, setiap peserta pemilu perlu mengedepankan kejujuran.

"Kita nggak melegalkan, kita antimoral hazard pemilu, antimoney politics," tegas Doli di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 15 Mei.

Kendati demikian, Doli mengatakan, pihaknya akan membahas dan mengevaluasi usulan money politics dilegalkan itu secara komprehensif. 

"Jadi kita akan melakukan rapat komprehensif secara menyeluruh tentang kepemiluan kita semua termasuk soal itu (money politics)," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua mengusulkan kepada KPU untuk melegalkan praktik politik uang atau money politics dalam kontestasi Pilkada 2024. Dengan syarat, ada batasan nominal yang diatur. 

Usulan tersebut disampaikan Hugua saat rapat kerja (raker) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di ruang rapat Komisi II DPR.

"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan, (tanpa, red) money politics, tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda," ujar Hugua.

Menurut Hugua, politik uang merupakan hal yang wajar di masyarakat. Karena itu, dia menilai perlu dilegalkan dengan bahasa cost politik atau dengan batasan jumlah tertentu.

"Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa sehingga Bawaslu juga tahu kalau money politics batas ini harus disemprit, sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan pemenang ke depan adalah para saudagar," kata Hugua.

Legislator dapil Sulawesi Tenggara itu mengatakan, kontestasi dengan politik uang tersebut sangat berdampak negatif. Terutama terhadap orang yang tidak punya modal. 

Sehingga dia kembali menuturkan, sebaiknya politik uang dilegalkan dengan adanya pembatasan jumlah maksimum. 

"Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum Rp 20.000 atau Rp 50.000 atau Rp 1.000.000 atau Rp 5.000.000," pungkas Hugua.