AS Nilai Legalisasi Pos Pemukim Israel di Tepi Barat Berbahaya dan Sembrono

JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Hari Rabu menilai, legalisasi pos-pos pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel akan menjadi tindakan yang "berbahaya dan sembrono," tanggapan mengenai laporan yang didorong oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk melakukan hal tersebut.

Times of Israel melaporkan, Smotrich ingin memulai proses legalisasi 68 pos terdepan ilegal di Tepi Barat, dan menyebutnya sebagai "salah satu perluasan paling dramatis" bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade.

"Laporan mengenai arahan untuk mendukung pos-pos ilegal di Tepi Barat, kami yakin itu berbahaya dan sembrono," kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel dalam briefing harian, melansir Reuters 25 April.

Negeri Paman Sam menentang pemukiman tersebut dan yakin hal tersebut melanggar hukum internasional, katanya.

Washington "akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk mendanai pos-pos terdepan yang telah lama ilegal menurut hukum Israel," kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

Israel telah menetap di Tepi Barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria dalam Alkitab dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh AS.

Permukiman tersebut telah memakan lahan di Tepi Barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang juga mencakup Jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Washington menjatuhkan sanksi pada Hari Jumat terhadap sekutu Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir dan dua entitas yang mengumpulkan dana untuk pria Israel yang dituduh melakukan kekerasan terhadap pemukim.