JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tidak ada permasalahan dalam persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Hal ini menanggapi dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskadar di permohonannya yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena adanya pelanggaran etik atas putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskannya sebagai cawapres.
"Menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait," kata hakim MK Arief Hidayat di ruang sidang MK, Senin, 22 April.
Arief menyebut, putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran berat atas putusan 90/PUU/XXI/2023 tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat cawapres.
"Hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dalam pemilu presiden wakil presiden tahun 2024," urai Arief.
Majelis hakim MK mulai membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada sidang yang digelar sejak pukul 09.00 WIB.
Meski dalam satu agenda sidang, putusan dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, lalu capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
BACA JUGA:
Dalam petitum permohonannya, baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Lalu, Anies-Muhaimin memiliki alternatif petitum permohonan yakni mendiskualifikasikan Gibran sebagai cawapres saat pemungutan suara ulang, sehingga Prabowo harus mencari cawapres lain.