JAKARTA - Wakil Sekretaris Jendral Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anthony Leong mengatakan tuntutan kubu Paslon 03 yang meminta Pilpres 2024 diulang dengan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran juga keliru.
Karena, kata dia, pemilu ulang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Poin yang dikenal dalam undang-undang pemilu itu hanya ada pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara susulan (PSS).
Menurut Anthony, di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal adanya istilah pilpres ulang karena harus dilakukan dari awal, baik dari jadwal atau tahapan pemilu, menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar capres-cawapres, cetak suara ulang dan sebagainya.
BACA JUGA:
-
| OLAHRAGA
Tekuk Wolves 2-0, The Gunners Kembali di Posisi Pertama Klasemen Liga Inggris
21 April 2024, 06:45 -
| BERITA
Bawalu RI Bagi Tugas 5 Pimpinannya Hadapi 270 Sidang Sengketa Pileg 2024
16 April 2024, 13:34
Tuduhan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang diduga melibatkan pejabat daerah yang ditunjuk Presiden Joko Widodo merupakan tuduhan yang lemah.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) itu menyatakan pengangkatan para penjabat sudah sesuai dengan amanat undang-undang agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah.
"Pengangkatan para penjabat gubernur, bupati, wali kota bukanlah dalam rangka untuk menjadi tim sukses atau memenangkan Gibran, tetapi menjalankan perintah undang-undang untuk mengisi jabatan gubernur, bupati, dan wali kota yang kosong itu untuk menyelenggarakan pemerintah daerah,” tambahnya.
Kemudian terkait tuduhan mobilisasi bansos yang mengarah untuk memenangkan Prabowo-Gibran, lanjut dia, juga terpatahkan ketika empat menteri terkait, bersaksi di sidang MK.
"Gibran adalah wakil presiden terpilih yang sah, diskualifikasi Gibran tanpa dasar yang jelas sama saja mengkhianati pilihan rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024," kata Anthony.
Terkait
