JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB mendesak Rusia dan China pada Hari Selasa untuk mengubah arah, berhenti memberikan dukungan atas perilaku buruk Korea Utara, termasuk melindunginya dari sanksi terkait program senjatanya.
Itu disampaikan Dubes Linda Thomas-Greenfield menyampaikan pernyataan tersebut saat berkunjung ke Zona Demiliterisasi (DMZ), perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang secara teknis masih dalam keadaan perang.
Kunjungannya ke Korea Selatan terjadi setelah Rusia menolak pembaruan tahunan panel ahli multinasional, yang selama 15 tahun terakhir memantau penerapan sanksi PBB yang bertujuan untuk mengekang program nuklir dan rudal Korea Utara.
Veto Moskow dan abstain Beijing hanya "memberdayakan" upaya Korea Utara untuk menghindari sanksi internasional dan "melindunginya" dari akuntabilitas, kata Dubes Thomas-Greenfield.
"Menyembunyikan kebenaran tidak akan mengubahnya. Menghargai perilaku buruk hanya akan mendorongnya," katanya kepada wartawan, melansir Reuters 16 April.
"Kami mendesak Rusia dan China untuk membalikkan arah dan sekali lagi mendesak Pyongyang, untuk memilih diplomasi dan datang ke meja perundingan untuk berkomitmen pada dialog yang konstruktif," lanjutnya.
Lebih jauh ia mengatakan, Washington akan bekerja sama dengan Korea Selatan, Jepang dan mitra lain di Dewan Keamanan untuk mencari "beberapa cara kreatif, beberapa pemikiran out-of-the-box", untuk terus memantau penegakan sanksi dan pekerjaan lain yang dilakukan oleh panel tersebut.
Selain ke DMZ, ia juga bertemu dengan sekelompok pemuda pembelot Korea Utara, memuji pelarian mereka ke Korea Selatan sebagai tindakan yang "berani dan menginspirasi."
BACA JUGA:
"Salah satu prioritas saya adalah untuk meningkatkan profil pelanggaran hak asasi manusia di DPRK, untuk meningkatkan profil dan memperkuat suara Anda sebagai pelarian," katanya kepada mereka, merujuk pada Korea Utara dengan inisial nama resminya, Republik Rakyat Demokratik. dari Korea.
Sebelumnya, Dubes Thomas-Greenfield tiba pada Hari Minggu dan bertemu dengan Presiden Yoon Suk Yeol, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Negeri Ginseng pada Hari Senin untuk membahas cara-cara guna menghalangi program senjata Korea Utara, mempromosikan hak asasi manusia di negara tersebut.
Terkait
