Amerika Serikat Desak Korea Utara Prioritaskan Kesejahteraan Warganya, Bukan Senjata Pemusnah Massal dan Rudal Balistik

JAKARTA - Amerika Serikat meminta Korea Utara pada Hari Senin untuk membatalkan program nuklir dan rudal balistiknya, memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri, dengan Rusia dan China menyalahkan sanksi memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut.

Rusia menempatkan sanksi di bawah sorotan di Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari kepresidenannya, dari 15 anggota badan selama Februari. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak dapat memimpin pertemuan tersebut karena ia dinyatakan positif COVID-19, kata para diplomat.

"Kami menyerukan DPRK untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan misil balistik yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri, warga Korea Utara yang rentan," sebut Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, mengutip Reuters 8 Februari.

Nama resmi Korea Utara adalah Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). Negara itu berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.

Pada bulan November, Rusia dan China menghidupkan kembali dorongan 2019 untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan. Langkah itu mendapat sedikit dukungan atau keterlibatan di antara anggota dewan, sehingga China dan Rusia belum memberikan suara.

"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada dewan.

"Kami sangat yakin bahwa aparat sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat, sambungnya."

Situasi kemanusiaan Korea Utara "terus memburuk," menurut kutipan dari laporan rahasia PBB yang dilihat pada Hari Sabtu oleh Reuters. Laporan itu mengatakan, itu mungkin terutama karena blokade COVID-19 Pyongyang.

Untuk diketahui, Rusia dan China juga menggunakan pertemuan dewan pada hari Senin untuk mengecam sanksi sepihak, tanpa menyebutkan nama. Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan tentang negara-negara seperti itu: "Mereka telah melemparkan mereka ke kiri, kanan, dan tengah dalam hiruk-pikuk, sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya kecanduan."