Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Mengaku Sedih Dibisiki Ada Pejabat Korupsi untuk Persiapan Pensiun

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku sedih karena mendengar ada pejabat yang bilang kebanyakan koleganya korupsi untuk persiapan pensiun. Kondisi ini membuatnya berharap nasib penyelenggara negara setelah masa tugasnya berakhir bisa lebih diperhatikan.

“Saya pernah ketika berbicara dengan salah satu pimpinan lembaga negara, ‘Pak Alex, sebenarnya pejabat kita korupsi kan untuk persiapan pensiun’, kan sedih kita. Persiapan. Dia ngomong begitu loh,” kata Alexander dalam diskusi bertajuk ‘Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ yang digelar di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April.

Alexander tidak memerinci siapa pimpinan lembaga negara yang jadi lawan bicaranya dalam cerita itu. Tapi, dia menyebut pejabat ini memiliki keresahan tentang nasibnya setelah pensiun.

“Dia cerita bagaimana nanti setelah pensiun kalau sakit mereka itu enggak ditanggung asuransi seperti saat menjabat,” tegasnya.

Hal ini kemudian diamini oleh Alexander yang menyebut dirinya bisa saja mengantri di puskesmas jika sudah menyelesaikan masa tugasnya di KPK. Sehingga, dia berharap ada perhatian lebih utamanya yang berkaitan dengan kesehatan.

“Saya sekarang walaupun berharap asuransi (dari lembaga, red) tidak saya pakai karena enggak ada orang yang mau sakit tapi ketika sakit fasilitasnya VVIP. Tapi ketika selesai dari KPK mungkin saya akan mengantri di puskesmas,” ujarnya.

“Itulah penghargaan negara bagi pejabat-pejabat kita kan, gitu. Enggak ada. Setelah pensiun selesai ya sudah BPJS maka itu sebetulnya salah satu yang kami usulkan, tolong dong dipikirkan juga pasca yang bersangkutan tidak menjabat itu apa karena sangat berdampak bagi perilaku-perilaku pejabat,” sambung pimpinan berlatar belakang hakim tersebut.

Tak hanya itu, Alexander juga mengaku dirinya pernah beberapa kali minta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperhatikan pendapatan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas. Sebab, ada kesenjangan antara KPK dengan lembaga lain.

“Jauh teman-teman jaksa yang di KPK dengan yang ada di instansi asalnya. Di sini mereka bisa jaga integritas tapi ketika kembali ke institusi asal lain lagi ceritanya. Terjun bebas penghasilannya begitu juga teman-teman dari kepolisian,” tegasnya.

“Itu tentu berdampak bagaimana mereka bersikap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebetulnya UUD, ujung-ujungnya duit juga,” pungkas Alexander.