Bayar Rp 79Juta, Pekerja Ilegal Indonesia dan Bangladesh Gagal Diselundupkan ke Malaysia

TANJUNGPINANG - Tim Satuan Tugas TNI AL dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepulauan Riau (Kepri), berhasil menggagalkan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan WNA asal Bangladesh ke Malaysia.

"Delapan calon PMI ilegal diamankan, masing-masing terdiri dari empat WNA Bangladesh, tiga WNI asal Lombok dan seorang tekong berinisial S alias A (30 tahun)," kata Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, Senin 1 April.

Laksamana Tjatur menyebut saat penggagalan itu, mereka tengah berada dalam speedboat atau kapal cepat bermesin 40 dan 15 PK.

Dari informasi yang didapat, kata dia, untuk satu orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dipatok biaya sebesar Rp13 juta hingga Rp18 juta untuk WNI.

Sementara empat WNA non prosedural Asal Bangladesh, diminta dana masing-masing sekitar Rp79 juta oleh tekong yang berdomisili di Batam.

Ia menjelaskan awalnya tim satuan tugas menerima informasi akan ada pemberangkatan calon PMI secara ilegal dari pelabuhan rakyat Dapur 12 Sagulung menuju Pulau Geranting di Kecamatan Belakang Padang, Minggu kemarin.

Selanjutnya dilakukan pengintaian dan tim melihat ada kapal cepat bermesin 40 PK dan 15 PK masuk mengarah ke dalam Sungai Dapur Arang dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut

"Akhirnya tim kami berhasil mengamankan delapan orang terkait penyelundupan pekerja non prosedural tujuan Malaysia, masing-masing berinisial S, N, S, M, JI, R, ZK dan M," ungkapnya.

Dia menyampaikan terhadap ketiga calon PMI non prosedural dan seorang tekong diserahkan kepada pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Sementara pekerja WNA asal Bangladesh diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk dipulangkan ke daerah asal.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima serta melaksanakan kerja sama dan bersinergi dengan instansi terkait guna menjamin keamanan.

"Terlebih di wilayah perbatasan seperti Kepri, rawan penyelundupan pekerja ilegal ke negara tetangga, Malaysia," kata dia.