Tidak untuk Pilpres, MK Pastikan Anwar Usman Masih Bisa Tangani Sengketa Hasil Pileg 2024

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono memastikan hakim konstitusi Anwar Usman masih bisa menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Anwar Usman, kata Fajar, akan ikut dalam salah satu panel hakim konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil Pileg 2024.

Keterlibatan Anwar Usman dalam penanganan sengketa hasil Pemilu 2024 terikat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam putusan MKMK, kata Fajar, Anwar Usman boleh menangani sengketa hasil pileg dengan catatan.

"Kalau pileg dengan catatan. Putusannya (MKMK) sepanjang ada konflik kepentingan maka tidak boleh," ujar Fajar dalam keteranganya, Jumat 23 Maret.

Hanya saja, kata Fajar, Anwar Usman tidak bisa ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. Larangan tersebut tercantum juga dalam putusan MKMK.

"Kalau pilpres memang sesuai putusan MKMK ya. Tidak boleh terlibat memang Anwar Usman di putusan MKMK dan MK taat patuh pada putusan itu," tandas Fajar.

Diketahui, putusan MKMK yang teregistrasi dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, telah melarang Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Larangan ini karena Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Selain itu, Anwar Usman juga mendapat sanksi diberhentikan dari jabatan ketua MK. Termasuk, Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.