Pemprov DKI Kejar Penyelesaian Tanggul NCICD di Jakut Rampung 2025

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024. Musrenbang ini dilakukan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025.

Pada rencana kerja di Jakarta Utara tahun 2025, Pemprov DKI menggencarkan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Proyek NCICD terbagi dalam tiga fase, yakni fase A, B, dan C. Fase A mencakup pembangunan tanggul pantai, sementara fase B dan C mencakup pembangunan tanggul laut atau yang dinamakan dengan Giant Sea Wall.

“Wilayah Jakarta memiliki tantangan banjir yang harus segera diselesaikan. Banjir yang disebabkan rob maupun hujan dengan intensitas tinggi. Tidak mudah menangani banjir ini. Karena itu, di Jakarta harus ada NCICD, harus dibangun tanggul pengaman pantai,” kata Heru di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis, 21 Maret.

Heru menyadari bahwa Pemprov DKI harus menggencarkan pembangunan tanggul sebagai pengendali dampak banjir Jakarta. Mengingat, penurunan muka tanah di wilayah Jakarta Utara menjadi salah satu penyebab banjir.

Kepala Sekretariat Presiden itu menuturkan, penurunan muka tanah di Jakarta Utara mencapai antara 70 sentimeter hingga satu meter. Sehingga, tidak mungkin penanganan banjir dilakukan selain pembangunan tanggul.

"Memang biayanya cukup besar, tapi kalau kita bersama-sama berkomitmen dengan Pemerintah Pusat, maka bisa dibangun. Karena, bukan hanya untuk di wilayah Jakarta Utara saja, tetapi secara nasional itu, dari Jakarta sampai ke Semarang harus ada tanggul laut,” tutur Heru.

Selain pembangunan tanggul, pada tahun 2025, Heru menginstruksikan pengembangan kawasan wisata sejarah yang berorientasi pada sejarah kelahiran Jakarta.

“Jadi, tahun 2025 mendatang, salah satu ikon di Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Utara sebagai kawasan wisata sejarah kelahiran Kota Jakarta,” ucap dia.

Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menambahkan, ada empat isu prioritas yang akan dilakukan di wilayah Jakarta Utara.

Pertama, pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD yang dilakukan untuk menanggulangi banjir rob di pesisir utara Jakarta. Kedua, pembangunan turap Kali Cakung Lama-Pegangsaan Dua untuk menanggulangi banjir di Kelapa Gading dan Cilincing.

“Prioritas ketiga, perbaikan jalan di sepanjang jalan akses Marunda untuk mendukung aktivitas perekonomian. Lalu, prioritas keempat, membangun perluasan puskesmas kecamatan untuk mengakomodasi layanan puskesmas," lanjutnya.