Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mengundurkan Diri, Pemerintah Sebut Langgar Aturan Partai

JAKARTA - Partai Komunis Vietnam telah menerima pengunduran diri Presiden Vo Van Thuong, kata pemerintah pada Hari Rabu, situasi yang dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan investor asing terhadap negara tersebut.

Pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan, Presiden Thuong telah melanggar peraturan partai dan menyinggung terkait adanya kekurangan.

"kekurangan tersebut berdampak negatif terhadap opini publik, mempengaruhi reputasi partai, negara dan dirinya secara pribadi," kata pernyataan itu, melansir Reuters 20 Maret.

Komite Sentral Partai, badan pengambil keputusan tertinggi di Vietnam yang dikuasai Partai Komunis, menyetujui pengunduran diri Thuong hanya sekitar satu tahun setelah pemilihannya.

Presiden memegang peran seremonial namun merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas di negara Asia Tenggara.

Pertemuan komite tersebut mendahului sidang luar biasa Parlemen Vietnam yang dijadwalkan pada Hari Kamis, ketika para wakil rakyat diharapkan untuk mengonfirmasi keputusan partai.

Pernyataan pemerintah tersebut tidak merinci kelemahan Thuong, namun perubahan kepemimpinan besar-besaran di negara satu partai tersebut baru-baru ini, semuanya dikaitkan dengan kampanye anti-penyuapan yang bersifat "tungku yang menyala-nyala". Hal ini bertujuan untuk memberantas korupsi yang meluas, namun juga dicurigai oleh para kritikus sebagai alat pertikaian politik.

Investor dan diplomat asing telah berulang kali menyalahkan kampanye ini, karena memperlambat pengambilan keputusan di negara yang sudah bergulat dengan birokrasi yang rumit.

Presiden Thuong (53) mengundurkan diri beberapa hari setelah polisi Vietnam mengumumkan penangkapan mantan kepala provinsi Quang Ngai di Vietnam tengah atas dugaan korupsi satu dekade lalu, yang menjabat saat Thuong menjadi ketua partai di sana.

Dia juga pernah menjadi pejabat senior partai di pusat perekonomian Kota Ho Chi Minh, yang telah diguncang oleh penipuan keuangan bernilai miliaran dolar yang sudah berlangsung lama, dan persidangan besar-besaran saat ini sedang berlangsung.

Diketahui, Thuong secara luas dianggap dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong yang sudah lanjut usia, tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek utama kampanye anti-korupsi.

Tahun lalu, ketika mantan presiden Nguyen Xuan Phuc mundur setelah partainya menyalahkan dia atas "pelanggaran dan kesalahan" yang dilakukan para pejabat di bawah kekuasaannya, dibutuhkan waktu satu setengah bulan bagi anggota parlemen untuk menunjuk Thuong sebagai penggantinya.

Krisis politik yang terjadi saat ini mungkin dapat diatasi dengan pemilihan presiden baru yang cepat, namun tetap ada risiko perombakan berulang kali pada para pemimpin puncak akan merugikan sentimen bisnis, sementara negara sangat bergantung pada investasi asing.

"Pengunduran diri Thuong dapat menyebabkan keputusan kebijakan dan administratif semakin melambat karena para pejabat semakin cemas mengenai arah kampanye anti-korupsi," kata seorang penasihat perusahaan asing yang berbasis di Vietnam, menekankan posisi Vietnam terhadap kebijakan-kebijakan utama tidak akan berubah.