Perintahkan Jajarannya Evaluasi Tekan Stunting, Wapres Minta Hasil Laporan Diserahkan 2 Minggu Lagi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sekaligus Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) meminta jajarannya mengevaluasi dan menganalisis langkah-langkah penurunan stunting atau tengkes.

Wapres menyampaikannya saat Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 19 Maret.

“Segera lakukan evaluasi dan analisis lanjutan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Saya minta hasilnya dilaporkan kepada saya sebagai Ketua Pengarah paling lambat dalam 2 minggu ke depan,” ujarnya.

Wapres mengatakan penurunan stunting masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah, dan meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar mengkoordinasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk melakukan evaluasi dan analisis lanjutan.

Ia meminta, hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan menjadi masukan bagi perbaikan program ke depan. Wapres juga meminta perumusan strategi dan program yang harus dipertajam, sehingga dalam waktu yang tersisa dapat mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan.

Wapres juga mengingatkan bahwa target tahun ini akan dapat dicapai apabila semua pihak lebih bersungguh-sungguh menjalankan program penurunan stunting yang menjadi tanggung jawabnya, serta berinovasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

“Harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit besar bagi penurunan stunting karena kita hanya punya waktu 7 bulan untuk mencapai target tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih tinggi,” tegasnya.

Selain itu, Wapres meminta agar seluruh pihak terkait memperhatikan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan, dan menginstruksikan agar program intervensi khususnya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya stunting baru.

“Pelaksanaan program penurunan stunting harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target tahun 2024 bisa dicapai,” tuturnya.

Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa ke depan program percepatan penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Oleh sebab itu, ia memberikan arahan agar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas memastikan pemberantasan stunting tetap menjadi prioritas nasional dalam rancangan RPJMN 2025-2029 yang tengah disusun.

Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga diminta meninjau Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bersama dengan Kemenko PMK, BKKBN, Kemenkes, Kemendagri, dan K/L lainnya.

“Segera susun usulan prakarsa revisi Perpres 72 Tahun 2021 berdasarkan evaluasi capaian target yang melibatkan para pemangku kepentingan,” pintanya.

Sedangkan kepada para Pj. Gubernur yang hadir (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten), Wapres menginstruksikan agar memastikan penurunan stunting di wilayahnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas, serta melakukan pemantauan secara rutin ke lapangan, untuk memastikan program berjalan dengan baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2021.

“Pastikan semua pihak, termasuk dari lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.