Wapres Minta Upaya Penurunan Stunting Libatkan Masyarakat Tingkat Desa

JAKARTA - Wapres Ma’ruf Amin meminta upaya penurunan stunting atau kekerdilan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat desa.

Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Wapres saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat.

Dilansir ANTARA, Kamis, 23 Februari, awalnya pada rapat yang diikuti Pj. Gubernur dan seluruh jajaran pimpinan daerah se-Sulawesi Barat tersebut, Wapres mendengarkan langsung laporan pimpinan daerah tentang kemajuan program yang sudah dilakukan, kendala, hingga rencana ke depan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.

Wapres kemudian menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Menurut Wapres, meskipun dalam empat tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.

“Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang turun 6,6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi,” jelas Wapres.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen.

“Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021,” jelas Wapres.

Wapres menyampaikan dari sisi ketahanan pangan yang diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulawesi Barat dikategorikan wilayah yang berpredikat Sangat Tahan. Dengan demikian, Wapres menilai seharusnya tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan pangan untuk mencegah kekerdilan.

Wapres memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya menurunkan stunting yang telah dilakukan. Namun demikian, Wapres melihat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik.

Oleh karena itu, Wapres memberikan beberapa arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat.

Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Dia mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kemanusiaan.

Kedua, Wapres meminta agar koordinasi terkait percepatan penurunan stunting diperbaiki dengan cara menghilangkan semua ego sektoral.

“Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga nonpemerintah, seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat karena penurunan stunting merupakan tugas bersama,” tegas Wapres.

Ketiga, Wapres meminta dilakukan pemetaan kantong-kantong wilayah stunting dan pengidentifikasian layanan yang perlu diperbaiki dengan diikuti penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.

Keempat, Wapres meminta semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik kader posyandu, kader PKK, kader penyuluh KB, kader sanitasi, tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, Karang Taruna, dan lainnya.

Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.

Selanjutnya, Wapres meminta agar dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.

“Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani,” imbuh Wapres.

Terakhir, Wapres menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik.

Adapun pada Jumat (24/2), Wapres akan melakukan kunjungan lapangan ke salah satu posyandu di Sulawesi Barat untuk melihat langsung pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting yang dilakukan.

Sebagai informasi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan kekurangan gizi dalam jangka waktu lama dan kurangnya stimulasi yang diukur dari tinggi badan anak dibandingkan dengan umurnya.

Stunting mempunyai dampak yang besar, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan percepatan penurunan stunting sejak tahun 2017. Prevalensi stunting nasional tahun 2022 sebesar 21,6 persen, mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dari tahun 2021.