Anggota DPR Demokrat Ungkap Alasan Usul Gedung DPR Dibangun Paling Akhir di IKN

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya mengungkap alasan soal usulan gedung DPR RI dibangun paling akhir di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rapat bersama kepala Otorita kemarin. Menurutnya, hal itu agar tidak memberatkan pembangunan yang sedang berjalan di ibukota baru.

"Ya kan sebenernya kita realistis aja, beban sedang besar di situ itu kan, beban pembangunan itu berat di sana, kan banyak sekali, 122 bangunan infrastruktur yang mau diselesaikan. Kalaulah kita ini tidak bisa membantu banyak minimal kita jangan juga memberatkan," ujar Wahyu Sanjaya kepada wartawan, Selasa, 19 Maret.

Wahyu justru mengusulkan agar gedung DPR tidak perlu lagi dibangun di IKN. Kalaupun memang harus dibangun, menurutnya, lebih baik dibangun belakangan dan memprioritaskan bangunan-bangunan lain. Seperti perumahan untuk ASN yang sudah mulai pindah ke IKN.

"Kalau memang toh dirasakan dibutuhkan ya terakhir sekali saja dibangun kantor DPR-nya nggak apa apa, setelah itu kalau memang tidak dibutuhkan bangunan yang besar ya yang kecil saja minimal untuk ruang pertemuan saja dulu gitu," jelas Wahyu.

Legislator Demokrat dapil Sumatera Selatan itu menilai, gedung DPR yang lama bisa difungsikan untuk pertemuan besar. Atau jika harus rapat di IKN, kata dia, bisa menggunakan gedung kementerian yang ada di sana.

"Kalau suatu saat dibutuhkan sidang tahunan seremonial yan besar bisa pakai kantor yang lama juga kan seperti itu. Kalau kita harus terima tamu kenegaraan gitu kan, jadi kita lebih kalau pandangan saya secara pribadi lebih baik layanan publik diutamakan, perumahan untuk bagi kawan kawan ASN yang bekerja disisi pemerintahan itu jauh lebih prioritas dibandingkan dengan gedung DPR," kata Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu Sanjaya mengusulkan pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan paling belakangan setelah seluruh prioritas pembangunan IKN selesai. Sebab menurutnya, masih ada berbagai prioritas pembangunan lainnya yang harus dilakukan di IKN.

"Saya pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang paling terakhir saja pembangunannya karena kan bahwasanya prioritas yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sedemikian besar, jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah," kata Wahyu saat rapat dengan Kepala Otorita IKN di Gedung Komisi II DPR, Senin, 18 Maret.

"Jadi mungkin setelah seluruhnya selesai, barulah kita yang terakhir. Kalau perlu yang di paling pojok paling kecil pun tidak masalah, tetapi yang paling terakhir saja (pembangunannya)," sambungnya.

Namun, pembangunan gedung DPR di IKN sudah dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025.