Netralitas Jokowi Dikritisi Komite HAM PBB, PDIP: Lembaga Dunia Tangkap yang Terjadi

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyato menyebut kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi perhatian lembaga dunia. Buktinya Komite HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritisi kondisi yang terjadi saat ini.

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Jokowi dalam pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Momen ini terjadi dalam sidang yang berlangsung untuk membahas isu HAM terbaru di sejumlah negara di Jenewa, Swiss pada 12 Maret.

“Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga di dunia,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin, 18 Maret.

Hasto menyebut Indonesia sudah meratifikasi penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di Tanah Air. Sehingga, sebuah sikap harus diambil di dalam negeri.

“Kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam (negeri, red) maka muncul pendapat para pakar yang sangat baik sebagai seruan moral bahwa kita ini adalah suatu negara,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ndiaye mempertanyakan jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia (WNI) pada Pemilu 2024. Dia bahkan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 sebab aturan syarat usia peserta pilpres diubah MK.

“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” ungkap Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di laman UN Web TV.

Dia juga mempertanyakan, langkah apa yang harus dilakukan agar pejabat negara tidak terlibat atau cawe-cawe dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu. “Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu,” tuturnya.