Medsos DPD RI Tuai Kecaman usai Keluhan Prabowo Disambut Ajakan Balik Lagi ke Sistem Pemilu Terdahulu

JAKARTA - Akun media sosial (medsos) X Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi sorotan warganet. Musababnya ada ajakan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto untuk kembali ke sistem pemiluhan umum (pemilu) terdahulu.

"Prabowo Mengeluhkan Demokrasi Mahal Dan Melelahkan, Sultan: Jangan Malu Untuk Kembali Ke Sistem Pemilu Terdahulu," tulis akun medsos X DPD, @DPDRI, dikutip Kamis 6 Maret. 

Akun X DPD RI itu kemudian membahas pernyataan Prabowo yang mengeluhkan sistem demokrasi di Indonesia memakan biaya banyak dan melelahkan. 

"Hal itu ia sampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret," terang akun.

Gayung bersambut, keluhan Prabowo itu ditanggapi ajakan Wakil Ketua DPD RI. Ia menganggap sistem demokrasi di Indonesia saat ini liberal tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga tak menutup untuk perubahan.

"Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktek kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Harus kita akui bahwa proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila", ujar Sultan.

Unggahan itu kemudian dikomen sejumlah warganet. Tak sedikit dari mereka bertanya-tanya tentang isi dari unggahan akun DPD RI ini.

"Hah? Maksudnya apa? Ini akunDPD dibajak? Masih warga negara Indonesia kan? Sejak kapan kita negara demokrasi liberal? Apa contohnya yang ga demokrasi pancasila?" tanya akun @HariIniWinda.

"Salah besar kalo demokrasi itu mahal dan melelahkan! Itu tandanya nggak tahu problem solving," timpal akun @putut_kang.

Ada juga sejumlah warganet yang mengecam lantaran mereka menilai unggahan akun X DPD RI ini mendorong agar presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR RI seperti zaman Orba sebelum era Reformasi.

"Yang artinya ada indikasi mau irit sebagai alasan buat balik ke sistem politik jaman orba. Presiden sebagai mandataris MPR, dipilih dan ditunjuk oleh MPR. Kepala daerah ditunjuk oleh Presiden. Selamat tinggal Pemilu demokratis yang dipilih langsung oleh rakyat," komen @eriemrn.

Prabowo Mengeluhkan Demokrasi Mahal Dan Melelahkan, Sultan: Jangan Malu Untuk Kembali Ke Sistem Pemilu Terdahulu

Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespon positif pernyataan Prabowo Subianto yang mengeluhkan proses di demokrasi Indonesia yang mahal dan melelahkan. pic.twitter.com/HCGA3y0cbQ

— Senator Indonesia (@DPDRI) March 6, 2024