JAKARTA - Rusia akan bersikap sesuai dengan posisinya sebagai pihak yang tidak terkait dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), usai pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda itu menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dua jenderal seniornya.
Dua jenderal dimaksud adalah Komandan Penerbangan Jarak Jauh Angkatan Dirgantara Rusia Letnan Jenderal Sergei Kobylash dan Komandan Armada Laut Hitam Rusia Admiral Viktor Sokolov.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Rusia bukan merupakan pihak dalam statuta, sehingga tidak akan mengakui keputusan apa pun yang dikeluarkan ICC.
"Kami tidak berpartisipasi dalam Statuta, kami tidak mengakuinya. Jadi, kami memperlakukan keputusan semacam itu dengan semestinya," ujar Peskov, dikutip dari TASS 6 Maret.
"Ini bukan keputusan pertama (oleh ICC terhadap Rusia)," tegas Peskov, mencatat "berbagai proses tertutup (yang tidak transparan) sedang berlangsung" di ICC.
Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, surat perintah penangkapan itu hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Rusia.
"Emisi palsu terbaru dari organ ini tidak memiliki kekuatan apa pun bagi kami dan secara hukum tidak signifikan," kata Zakharova kepada wartawan, dikutip dari Reuters.
Diberitakan sebelumnya, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dua jenderal Rusia, mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk meyakini keduanya bertanggung jawab atas "serangan rudal yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka terhadap infrastruktur listrik Ukraina pada kurun waktu 10 Oktober 2022 hingga setidaknya 9 Maret 2023.
"Semua perang mempunyai aturan. Aturan itu mengikat semua orang tanpa kecuali", kata Jaksa ICC Karim Khan.
ICC pada Hari Selasa mengatakan, serangan terhadap jaringan listrik Ukraina menyebabkan kerugian dan kerusakan pada warga sipil yang jelas-jelas melebihi keuntungan militer yang diharapkan.
Jaksa Khan mengunjungi Ukraina pada Maret tahun lalu untuk menyelidiki kampanye serangan rudal dan drone Rusia terhadap pembangkit listrik serta infrastruktur lainnya, yang menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan jutaan orang kehilangan listrik atau air.
Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang dibentuk oleh pengadilan internasional menyatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik militer harus membedakan antara “objek sipil dan sasaran militer” dan bahwa serangan terhadap objek sipil dilarang.
Jaksa ICC juga menginginkan agar dakwaan tersebut menyebut serangan tersebut tidak hanya sebagai kejahatan perang, namun juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena mereka mengatakan serangan tersebut adalah bagian dari kebijakan negara yang melakukan serangan luas terhadap penduduk sipil.
BACA JUGA:
Ini adalah surat perintah penangkapan kedua terhadap pejabat Rusia terkait perang di Ukraina. Maret tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova atas tuduhan kejahatan perang terkait penculikan anak-anak Ukraina.
Moskow menyangkal kejahatan perang di Ukraina dan telah menolak surat perintah penangkapan kejahatan perang ICC sebelumnya sebagai bagian dari kampanye Barat yang bias untuk mendiskreditkan Rusia.
Para pejabat Rusia mengatakan, surat perintah tersebut hanya berdampak kecil pada dunia nyata karena Moskow bukan anggota pengadilan tersebut dan begitu pula negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan China.