JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memastikan tahapan usai pencoblosan pemilihan umum (pemilu) berlangsung jujur dan adil (jurdil) demi kebaikan bangsa.
"Kalau MUI melihatnya begini ya. Pemilu itu 'kan harus luber (langsung umum bebas rahasia) itu 'kan tidak boleh dilanggar. Kedua, jurdil," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dikutip ANTARA, Selasa, 5 Maret.
Menurut Anwar, pemilu harus bersih agar tidak mencederai demokrasi dan hak memilih masyarakat.
Selain itu, nilai jujur juga harus ditanamkan oleh para penyelenggara agar setiap pemilu melahirkan calon legislatif ataupun pemimpin yang amanah kepada rakyat.
Jika akhirnya ditemukan unsur kecurangan dalam pemilu, Anwar menegaskan bahwa rakyat berhak untuk mengambil tindakan.
"Seandainya tidak berlaku jujur dan adil, hak rakyat untuk mempertanyakan itu karena kedaulatan negeri ini bukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kedaulatan negeri ini ada di tangan rakyat," kata dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Tetapkan Sekretaris MA dan Windy Idol Jadi Tersangka Dugaan Pencucian Uang
05 Maret 2024, 18:16
Anwar mengatakan MUI melihat proses pemilu berjalan dengan baik. Meski demikian, dia juga menyadari banyak gejolak di tengah masyarakat yang mempertanyakan hasil pemilu.
Dia memastikan MUI tetap mengambil sikap untuk terus mendukung seluruh langkah pemerintah dalam pemilu tahun ini.
"Jadi, prinsip MUI itu begini, selama pemerintah benar MUI akan dukung. Akan tetapi, kalau pemerintah berbuat tidak benar, MUI harus mengingatkan dan itu hukumnya wajib," kata dia.
