Golkar Tepis Anggapan Penunjukkan AHY Jadi Menteri ‘Bagi-Bagi Kue' Kekuasaan Jokowi

JAKARTA - Partai Golkar menepis anggapan penunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN merupakan bentuk 'bagi-bagi kue' kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Golkar menilai, dilantiknya AHY untuk menggantikan Hadi Tjahjanto karena putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin mendedikasikan dirinya untuk membangun negara. 

"Ya tidak juga, itu kan orang bekerja karena memang apa yang sudah diberikan kepada negara dan bangsa," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Selasa, 27 Februari. 

Ace juga membantah jika masuknya Demokrat dalam kabinet adalah salah satu konsolidasi kilat parpol pendukung Paslon nomor urut 2 sekaligus transisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ace menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi di kabinet tidak terkait dengan urusan Pilpres 2024. 

"Saya kira tidak ya. Saya kira berbagai kebijakan yang dilakukan ini sesungguhnya tidak terkait dengan pilpres," tegas Juru bicara TKN Prabowo Gibran ini.

Menurut Ace, situasi di kabinet Jokowi-Maruf Amin memang membutuhkan orang-orang profesional yang bisa menjalankan lembaga-lembaga secara maksimal. Hal ini guna memastikan pemerintahan presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ini harus berjalan efektif. 

"Misalnya karena kekosongan menko polhukam, maka segera diganti oleh pak hadi tjahjanto. Posisi menteri ATR tentu harus diisi oleh orang yang betul-betul juga bukan hanya memiliki kecakapan tetapi juga memiliki dukungan politik yang kuat," jelas Ace. 

"Dan saya kira langkah yang dilakukan oleh presiden Jokowi dengan mengangkat pak AHY tentu semangatnya karena memang selama ini, Demokrat dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan loyalitasnya yang luar biasa terhadap pemerintahan presiden Jokowi," sambung ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.