JAKARTA - Partai Demokrat menepis isu penunjukkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN karena balas budi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagaimana disebutkan Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin.
"Kami tak melihatnya sebagai bentuk balas budi politik," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Kamis, 22 Februari.
Menurutnya, penunjukan AHY sebagai menteri adalah hak prerogatif presiden. Tentu, kata Kamhar, Presiden Jokowi punya banyak pertimbangan untuk menunjuk siapa saja yang akan membantunya di kabinet.
"Termasuk dalam menunjuk Mas Ketum AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang," tegasnya.
Kamhar meyakini, AHY mampu mengemban tugas dengan baik. Sebab dia menilai, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan pembelajar yang cepat.
"Meskipun sisa waktu yang tersedia sangat singkat, kami meyakini di Kementerian ATR ini Mas Ketum AHY bisa berbuat banyak untuk rakyat, bangsa dan negara," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin menilai pemilihan AHY untuk mengisi jabatan Menteri ATR/BPN merupakan langkah balas budi yang dilakukan Jokowi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Angkatan Laut Uni Eropa Gelar Operasi Hadang dan Hancurkan Penyerang Kapal Dagang
22 Februari 2024, 00:38 -
| OLAHRAGA
Kylian Mbappe Bikin Susah Perancis dan Ganggu Keharmonisan Real Madrid
22 Februari 2024, 01:53 -
| TEKNOLOGI
BRIA, Startup AI Gambar yang Didukung Getty Images, Raup Rp375,4 Miliar Pendanaan Seri A
22 Februari 2024, 04:05
Sebab, kubunya menilai pemilihan jabatan Menteri ATR/BPN tak lepas dari Partai Demokrat yang memilih bergabung pada koalisi Prabowo-Gibran di perhelatan Pilpres 2024 ini.
"Jadi tetap saja ini nuansa politik mungkin balas budi atau balas jasa Jokowi karena Partai Demokrat sudah dukung Pilpres kemarin. Ya saya itu dibalas jasalah, balas budi, karena kemarin sudah dukung Pilpres ya," kata Yanuar, kemarin.
