Bagikan:

JAKARTA - Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK menyebut rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR bisa jadi momen yang baik bagi penggugat maupun tergugat. Klarifikasi bisa dilakukan terhadap kecurigaan yang terjadi.

“Hak angket itu baik bagi kedua belah pihak karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan,” kata JK usai menghadiri acara di Universitas Indonesia, Depok, 24 Februari.

Rencana ini harusnya juga tidak membuat pihak lain khawatir, ujar JK. Apalagi, jika pihak yang jadi subjek hak angket merasa tidak pernah melakukan kecurangan pemilu.

“Jalani saja tidak usah khawatir,” tegasnya.

“Kalau memang tidak ada apa-apa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya,” sambung JK.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan dua partai pengusungnya yang berada di parlemen yaitu PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini, kata Ganjar. Belakangan, kubu capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN juga akan mengikuti langkah yang sama.