JAKARTA - Eks Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan wacana digulirkannya hak angket tak akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024. Langkah ini justru dianggapnya salah alamat.
Hal ini disampaikannya menanggapi sikap partai Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung digulirkannya hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"Jadi langkah mereka itu sama saja salah alamat. Dan yang terpenting, tidak berpengaruh apa-apa terhadap hasil pemilu," kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 24 Februari.
Sebagai eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Pemilu, Lukman menyebut UU Pemilu telah mengatur bagaimana menyikapi proses maupun hasil pencoblosan. Ada saluran yang bisa digunakan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Untuk hasil pemilu, sudah ada salurannya melalui Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk proses pemilu bisa dibawa ke Bawaslu yang prosesnya bisa terus berlanjut hingga Mahkamah Agung,” tegasnya.
Lukman juga menyoroti langkah PKB yang ikut mendukung hak angket. Katanya, partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu harusnya jujur dan adil menyikapi proses pemilu.
Caranya dengan mengajukan hak angket terkait pemilihan legislatif (pileg). “Berani tidak?” tantangnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Gatot Nurmantyo Dukung Hak Angket: Kalau Pakai Parlemen Jalanan Bisa Terjadi Kekacauan
24 Februari 2024, 09:59 -
| BERITA
Bawaslu Wanti-wanti KPU Harus Laksanakan Semua Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
24 Februari 2024, 08:12
Lukman mengingatkan PKB juga harusnya menarik para menterinya di kabinet jika tak sepakat dengan sikap pemerintah terkait pemilu. "Jadi, berani tidak menarik diri sepenuhnya juga dari kabinet?" ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan dua partai pengusungnya yang berada di parlemen yaitu PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini, kata Ganjar. Belakangan, kubu capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN juga akan mengikuti langkah yang sama.
