Gatot Nurmantyo Dukung Hak Angket: Kalau Pakai Parlemen Jalanan Bisa Terjadi Kekacauan
ILUSTRASI DOK VIA ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sepakat dengan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Baginya, hak angket di DPR lebih tepat dibanding membawa persoalan pemilu ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Bawaslu.

"Ya sekarang kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu saja," kata Gatot kepada wartawan usai gelar diskusi publik tema Rakyat Indonesia Menggugat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari, sebagaimana dikutip dari Kumparan.

Bagi Gatot, hak angket lebih baik dibanding parlemen jalanan yang bisa menimbulkan kekacauan politik.

"Kalau itu (hak angket) gak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja," ujar Gatot."Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kekacauan dan lain sebagainya," lanjutnya.

"Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang sudah benar terjadi," imbuh dia.

 

Diberitakan sebelumnya capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyebut wacana hak angket yang digulirkannya adalah pilihan terbaik untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Semua pihak tak perlu khawatir soal usulan ini.

Adapun yang dimaksud dengan hak angket yakni hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya, sudah penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,” kata Ganjar Ganjar kepada wartawan di kantor Sekretariat Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari.

“Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” sambung sosok berambut putih ini.

Ganjar berpendapat hak angket ini nantinya bisa membuka banyak hal karena ada data, fakta hingga saksi yang disajikan. “Dan semuanya bisa dibuka jadi publik bisa melihat nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara paling pas,” jelasnya.