Soal Anies-Ganjar Ajukan Hak Angket Pilpres Curang, Mahfud Jawab Begini

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya capres Ganjar Pranowo mengenai penyelenggaraan Pilpres 2024.

Mahfud menegaskan persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.

"Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis 22 Februari, disitat Antara.

Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga," imbuhnya.

Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.

"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndak mau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.

Capres Ganjar mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 yang termasuk pilpres dan pileg saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP. Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan

mengaku telah mendengar soal Ganjar ingin membuka pintu komunikasi dengan pasangan AMIN untuk penggunaan hak angket DPR.

Anies pun menegaskan pihaknya siap menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Kita mendengar akan melakukan (hak angket DPR), kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu," ujar Anies," kata Anies, Selasa 20 Februari.