JAKARTA - Partai Golkar merespons sikap PDIP yang siap menjadi oposisi bagi pemerintah yang berkuasa nanti. Golkar tak khawatir PDIP akan menjegal pemerintahan Prabowo-Gibran jika KPU resmi mengumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Nggak, nggak. Saya masih meyakini dan percaya di dalam diri masing-masing semua partai selama program itu baik, positif, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Februari.
Lagipula, menurut Mantan, di dalam sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi. Yang ada, kata dia, adalah partai pemerintah dan di luar pemerintah. Sementara parpol di Parlemen berhak melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.
"Tidak ada itu oposisi. Jadi, bagi kami, yang namanya Parlemen ya kita berhak melakukan fungsi pengawasan. Mungkin bahasanya PDI, kalau tanya ke saya ya, bisa aja mungkin mengatakan tidak akan ada di dalam pemerintahan, mungkin. Tapi kalau dalam konteks oposisi, kita tidak mengenal kata oposisi kan dengan sistem presidensial sekarang. Tapi ya kembali lagi itu hak politik dari masing-masing partai, ya kita hormati lah," katanya.
BACA JUGA:
Meski begitu, Maman mengatakan, Partai Golkar menghormati sikap PDIP apabila ingin berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai Golkar, kata dia, juga siap bekerja sama dengan PDIP di parlemen untuk mengawal kebijakan pemerintah agar on the track.
"Kembali lagi, itu hak politik masing-masing partai ya kita hormatilah, tinggal nanti kita berproses aja. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, ini berjalan saja. Toh mekanisme check and balance, mekanisme kontrol dan pengawasan yang selama pak Jokowi memimpin 10 tahun berjalan juga di parlemen seperti biasa," jelas Maman.
"Saya duduk di parlemen, di DPR komisi VII, banyak juga kok hal-hal yang kita kritisi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu kita inikan, jadi mengalir dan jalan aja," tambahnya.