SEMARANG - Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berharap proses pencoblosan bisa berjalan adil dan jujur. Kecurangan yang sudah terjadi tak boleh lagi terulang pada hari ini, Rabu, 14 Februari atau saat pencoblosan.
Hal ini disampaikan Ganjar saat akan menyoblos di Pemilu 2024. Eks Gubernur Jawa Tengah itu awalnya menyinggung banyak pihak yang memberikan catatan dalam pesta demokrasi terkini, termasuk adanya kritik lewat film Dirty Vote.
“Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan, kemarin ada sempat membikin film Dirty Vote, dan tentu saja catatan yang muncul di masyarakat mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini,” kata Ganjar kepada wartawan di kediamannya, Kalasan Residence, Semarang, Rabu, 14 Februari.
Ganjar berpesan petugas dan saksi harus menjaga tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Jangan sampai terjadi kecurangan berikutnya apalagi setelah pencoblosan dilakukan
“Dan hari ini betul-betul semua kembali ke jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas-bebasnya, sejujur, dan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik yang diharapkan lebih substantif,” tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
IDF Belum Menyampaikan Rencana Evakuasi Penduduk Rafah ke Pemerintah Israel
14 Februari 2024, 04:00 -
| BERITA
Eks Kadis ESDM NTB Divonis 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Tambang AMG
13 Februari 2024, 23:47
Diberitakan sebelumnya, dokumenter berjudul Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, ia menyampaikan film tersebut bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
