Bagikan:

JAKARTA - Kaukus Muda Beringin 03 menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengulas dugaan kecurangan termasuk nepotisme dalam Pemilu 2024 penting untuk disaksikan di tengah disintegrasi moral.

"Ini merupakan buah pikiran jenius dari ketiga ahli hukum tata negara, bagamana mengungkap tabir indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang terstruktur, masif dan sistematis, poin pentingnya sebagai pendidikan politik di masyarakat yang telah terkontaminasi virus pragmatisme diciptakan elite-elite penguasa," kata Deklator Kaukus Muda Beringin 03 Rafik Perkasa Alam kepada awak media, Senin 12 Februari.

Adapun film Dirty Vote garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono ini viral setelah dirilis pada hari pertama masa tenang Pemilu 2024 melalui kanal YouTube pada Minggu 11 Februari.

Belum dua hari penayangan film ini telah ditonton sebanyak 2 juta tayangan dan tranding di media sosial.

Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketiga pakar tersebut menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia.

Rafik menjelaskan, film ini menampilkan anomali telah terjadi menjelang Pemilu 2024 di antaranya penunjukkan 20 Penjabat (Pj) Gubernur dan 82 Pj Wali Kota atau Bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan demi menciptakan loyalitas, intimidasi delapan organisasi kepala desa (kades) dan deklarasi GBK oleh delapan organisasi kades untuk memobilisasi massa kepentingan politik tertentu, dan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh pejabat negara.

"Yang paling memalukan yakni, lahirnya anak haram konstitusi melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Rafik.

Menurutnya, dirinya sudah memprediksi hal ini bakal dilakukan oleh penguasa saat ini lantaran pernah menjadi tim pemenangan kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Saya mendukung film Dirty Vote karena kalau dibiarkan terus iklim demokrasi kita tidak sehat. Kita harus mencontoh Amerika. Bahkan seorang incumbent presiden bisa kalah, pilpres yang lalu Donald Trump kalah dengan oposisi Joe Biden," tuturnya.

Dia pun meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dugaan kecurangan termasuk nepotisme dalam Pemilu 2024 yang diperlihatkan dalam film Dirty Vote.

"Sudah semestinya kita benahi sehingga terjadi demokrasi yang sehat, pemilu yang bersih, aman, transparan sehingga rakyat diuntungkan," tandasnya.