JAKARTA - Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono resmi rilis di akun YouTube PSHK Indonesia, Minggu, 11 Februari. Terbitnya dokumenter ini bertepatan dengan hari pertama minggu tenang kampanye.
Dokumenter ini melibatkan tiga tokoh ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Secara bergantian ketiganya mengulas soal dugaan kecurangan di balik layar Pilpres 2024. Pokoknya, mengenai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
Pada awal dokumenter mengulas Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Pasangan Prabowo-Gibran hari ini optimis bahwa pilpres akan dimenangkan satu putaran dengan didukung berbagai hasil survei yang ada. Bila dijalankan dua putaran maka memunculkan risiko kelahan bagi pasangan 02 ini.
Kemudian, muncul juga gerakan empat jari yang menitik beratkan pada penggabungan kekuatan antara 01, Anies Baswedan-Muhaimin serta 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengalahkan 02.
Lebih lanjut, dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini juga mengulas persebaran wilayah yang menjadi 'kandang' masing-masing pasangan kontestan Pilpres 2024. Misalnya di Pulau Jawa dengan 115 juta suara pemilih dengan sebaran 6 provinsi. Kemudian di Pulau Sumatera dengan 10 provinsi.
Pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan pemilih di tujuh provinsi. Sedangkan rivalnya, Prabowo-Hatta Rajasa unggul hanya di tiga provinsi. Kemudian di Pilpres 2019, petahan Jokowi hanya memenangkan empat provinsi sedangkan Prabowo berhasil unggul di enam provinsi.
Selanjutnya juga mengulas oknum-oknum kepala daerah yang ikut terlibat dalam dugaan pelanggaran Pemilu 2024 dengan melakukan kampanye secara langsung. Hal ini terlihat ketika salah satu kepala daerah yang memasukkan materi kampanye salah satu calon pasangan presiden di tengah-tengah masyarakat.
Topik selanjutnya dalam Dirty Vote ialah masalah bansos. Pada 2024 ini ada lonjakan pembagian bansos. Bahkan, anggaran yang digelontorkan hampir menyentuh Rp500 triliun, jauh lebih tinggi dari anggaran selama pandemi COVID-19. Sebaran dan kecepatan bansos ini pun terbilang meroket jelang pemilu.
BACA JUGA:
Pada Januari 2024 saja, pemerintah sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp78,06 triliun untuk bansos.Penggunaan fasilitas negara juga disinggung. Prabowo Subianto yang menggunakan helikopter TNI AU untuk kampanye di Kota Padang, Sumatera Barat, termasuk akun resmi Kemhan yang membuat tagas #PrabowoGibran2024.
Selanjutnya menyasar menteri di kabinet Jokowi yang melakukan kampanye terselubung alias tidak terdaftar dalam tim kampanye tetapi ikut mengkampanyekan salah satu paslon. Padahal menteri harus melakukan cuti bila ingin ikut kampanye.