Anies: Negara Jangan Perhitungan dengan Rakyatnya

SEMARANG - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan negara jangan perhitungan dengan rakyatnya sendiri, apalagi dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia.

"Saya menemukan salah satu faktor kita ini mengelola negara dan berhadapan dengan rakyat sering 'itung-itungan' (perhitungan)," katanya, di Semarang dilansir ANTARA, Senin, 5 Februari.

Hal tersebut disampaikannya saat "Kumpul Bersama Unissula dan Capres Anies Rasyid Baswedan" di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

"Makanya, saya bilang negara itu tidak boleh berdagang dengan rakyatnya, negara tidak boleh 'itung-itungan' dengan rakyatnya," katanya.

Anies menganalogikan hubungan negara dan rakyat seperti orang tua dengan anaknya yang tentunya tidak akan perhitungan dalam menyiapkan investasi masa depan bagi anak-anaknya.

"Coba, ada tidak ayah ibu yang 'itung-itungan' dengan anaknya? Enggak ada. Yang ada cinta kasih. Apa pun akan dikeluarkan demi anak-anaknya," katanya.

Dari perjalanan keliling daerah yang dilakukannya, Anies sempat merenung untuk mencari tahu apa sebenarnya sesuatu yang hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami merenung apa sesungguhnya yang 'missing' di republik ini. Yang 'missing' adalah rasa cinta tanpa syarat kepada Republik Indonesia. Ada (orang tua, red.) yang cinta pakai syarat dengan anaknya? Tidak kan," katanya.

Menurut Anies, rasa cinta tanpa syarat kepada Republik Indonesia itu mesti ada karena konsekuensi turunannya akan banyak sekali, misalnya bahwa pendidikan akan dipandang sebagai investasi, bukan "cost" atau biaya pengeluaran.

"Semua orang tua melihat biaya pendidikan anak-anaknya ada yang 'itungan'? Republik ini punya kekayaan alam yang dahsyat untuk membangun kekuatan manusia," katanya.

Karena itu, Anies menyampaikan perlunya perubahan, dan untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan adalah wewenang atau kewenangan (otority).

"Wewenang, bukan kekuasaan. Kekuasaan itu di tangan Allah SWT. Kekuasaan diturunkan lewat keputusan publik. Tanggal 14 (Februari) besok akan diputuskan kepada siapa kewenangan akan diberikan," katanya.