JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir pembagian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang semata hanya untuk pendongkrak elektoral.
Bahkan, pengadaan bansos itu itupun dilakukan dengan memotong anggaran setiap kementerian Indonesia sebanyak 5 persen.
"Yah sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepetingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," ujar Hasto kepada wartawan di acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Sabtu 3 Fabruari.
Pembagian bansos seharusnya semata untuk kepentingan rakyat. Dikarenakan, pemerintah harus hadir membantu kesulitan setiap warga Indonesia.
"Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar maka membagikan bansos untuk rakyat itu menunjukan komitmen kerakyatan," sebut Hasto.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
DJP Tingkatkan Layanan Pembebasan Atas Barang dan Jasa Keperluan Hankam
11 Januari 2024, 23:32 -
| EKONOMI
Harga Beras Tak Turun meski Banjir Impor, Bos Bulog Ungkap Penyebabnya
11 Januari 2024, 21:40
Bila bansos sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, kata Hasto, bakal menjadi pelanggaran besar. Sebab, sumber dana bansos berasal pembayaran pajak rakat. Sehingga, bansos tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan pribadi.
"Ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak kita jadi harus kembali pada rakyat secara tepat," kata Hasto.
